Karawang | LK – Belum lama ini Kota Karawang dihebohkan penemuan bahwa sebuah pabrik es  batu telah menggunakan bahan baku air tercemar dan membahayakan konsumen. Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat (LPKSM) Linkar sebagai pelapor temuan ke dinas-dinas terkait, telah pula mengirim surat permohonan klarifikasi ke PT Taruma Es Utama. Pasalnya, hasil dari dua laboratoruim mengindikasi kuat bahan baku es pada perusahaan es balok di Gerowong, Adiarsa Timur Karawang bahaya bagi kesehatan.

Hanya saja, surat klarifikasi LPKSM Linkas sepertinya tidak memperoleh tanggapan positif dari PT Tarum Es Utama. Padahal, aspek yang diusung pada surat tersebut dalam upaya penegakan hukum atas Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Terkait perlindungan konsumen karena penggunaan bahan baku hingga hasil produksi es balok PT Tarum Es Utama (PT TEU) jelas-jelas terindikasi bahan tercemar dan membahayakan kesehatan konsumen yang mengonsumsinya.  

 Itu artinya, PT TEU tidak mengindahkan permohonan klarifikasi sebagaimana diatur dalam Surat Edaran Direktorat Jenderal Dalam Negeri Kementerian Perdagangan RI (Dirjendagri Kemendag RI) Nomor 03/PDN/SE/6/2010 tentang Publikasi Hasil Pengawasan oleh Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat (LPKSM).

“Tenggat waktu sudah terlewati. Jauh sudah terlewat Maka secara hukum kita dibolehkan ekspos atas kasus tercemarnya bahan baku dan produk es PT Tarum Es Utama tersebut. Bahkan kita boleh melakukan gugatan karena ada unsur kelalaian mengapa barang tercemar dijual ke konsumen,” kata Ketua Umum LPKSM Linkar Eddy Djunaedy M, di kantornya,  beberapa waktu lalu dan ia bertekad hendak meneruskan kasus ini ke ranah hukum.

Menurut Eddy, indikasi tercemarnya bahan baku dan produk es balok pabrik es yang beroperasi di Kampung Gerowong, Keluarahan Adiarsa Timur, Kecamatan Karawang Timur, Kabupaten Karawang, kuat. Hasil dari 2 lembaga laboratorium menunjukkan adanya pencemaran pada produk es balok PT Tarum Es Utama.

“Hasil Laboratorium Kesehatan Daerah (Lakesda)  Karawang (24/06) menyebutkan hasil produk es PT TEU tidak layak konsumsi karena mengandung bakhteri yang dapat mengganggu kesehatan. Hal sama, dinyatakan juga pada hasil anilisis Laboratorium Sucofindo (23/06), bahwa  hasil produk es PT TEU tidak sehat untuk dikonsumsi,” terang Eddy.

“Dari dua lembaga laboratorium dapat menjadi dasar bahwa PT Tarum Utama telah melakukan pelanggaran UU Perlindungan Konsumen, karena menjual hasil produk berupa es balok yang dapat merugikan konsumen yang mengonsumsi es baloknya,” kata Eddy Djunaiedy.

Terkait surat permohonan klarifikasi dari LPKSM Linkar kepada PT TEU yang tidak memperoleh tanggapan, Eddy Djunaedy menganggap bahwa hal itu sebagai salah bentuk pelecehan terhadap UU Perlindungan Konsumen, Peraturan Pemerintah Nomor 59 tahun 2001 tentang Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat (LPKSM), dan paraturan-peraturan terkait lain yang senapas dengan UU Nomor 8 Tahun 1999.

Menurut Eddy Djunaedy, LPKSM yang dipimpinnya hanyalah menjalankan upaya-upaya perlindungan konsumen sebagaimana diamanatkan undang-undang. Klarifikasi, kata dia, bagian tak perpisahkan karena ada dasar yang mengatur hal tersebut. “Kalau kita tiba-tiba melakukan publikasi hasil analisis laboratorium yang menyebutkan es balok produksi PT TEU tidak layak konsumsi, malah kita bisa-bisa kena delik. Peraturan mengatur klarifikasi itu harus dilakukan, dan kita baru boleh mempublikasikan kepada konsumen atau dinas-dinas dan lembaga terkait manakala telah melakukan klarifikasi. Misalnya permohonan klarifikasi tidak dapat tanggapan dalam tenggat 14 hari, kita juga boleh mengeksposnya,” jelas Eddy Djunaedy lagi.

Lebih lanjut ia katakan, surat permohonan klarifikasi LPKSM Linkar kepada PT TEU terkait hasil laboratorium dari empat sampel bahan baku es dan produk es balok di lokasi pabrik itu, mestinya memperoleh tanggapan serius dari dinas terkait, dalam hal ini Dinas Perdagangan Perindustrian Pertambangan dan Energi (Perindagtamben) Karawang q tim

]]> http://lingkarkonsumen.wordpress.com/2011/09/12/pabrik-es-gerowong-lecehkan-uu-perlindungan-konsumen/feed/ 0 lingkarkonsumen Tim DInkes Karawang, melakukan pengambilan sample air http://lingkarkonsumen.wordpress.com/2011/06/02/pt-askes-terlantarkan-masyarakat-miskin-di-polman/ http://lingkarkonsumen.wordpress.com/2011/06/02/pt-askes-terlantarkan-masyarakat-miskin-di-polman/#comments Thu, 02 Jun 2011 09:33:20 +0000 lingkarkonsumen http://lingkarkonsumen.wordpress.com/?p=25 ]]> Mamuju | LINGKAR KONSUMEN – PT Asuransi Kesehatan (Askes) telah menelantarkan pasien miskin di Kabupaten Polewali Mandar, Sulawesi Barat, karena banyak masyarakat miskin di daerah itu dianggap tidak menjadi sasaran pelayanan perusahaan jasa asuransi itu.

Bupati Kabupaten Polman, Ali Baal Masdar di Mamuju, Selasa, mengatakan, PT Askes Polman dianggap telah menelantarkan pasien miskin di Polman, karena tidak melakukan pelayanan kepada seluruh masyarakat miskin akibat data yang digunakan perusahaan asuransi itu sebagai rujukan melakukan pelayanan masyarakat miksin di Polman, menggunakan data yang tidak akurat.

Ia mengatakan, pesien miskin diterlantarkan karena PT Askes bersikeras menggunakan data masyarakat miskin sesuai data perusahaan itu, yakni data pengelolaan jaminan kesehatan masyarakat umum (PJKMU) meski data itu tidak sesuai dengan data jumlah masyarakat miskin menurut Pemkab Polman yang sesungguhnya dianggap akurat.

Menurut dia, Pemkab Polman memiliki data masyarakat miskin di daerahnya setelah melakukan program pemutakhiran data kemiskinan berbasis masyarakat (PDKBM) namun data itu tidak dijadikan rujukan PT Askes melakukan pelayanan kesehatan kepada masyarakat Polman, sehingga banyak masyarakat miskin tidak mendapat pelayanan padahal perusahaan jasa asuransi itu telah melakukan kerjasama dengan Pemkab Polman.

“Sebelumnya PT Askes dan Pemkab Polman melakukan kerjasama mengenai pelayanan masyarakat miskin untuk dimudahkan mendapatkan pelayanan kesehatan dengan diberikan klaim asuransi,” katanya. Tetapi kata dia, banyak penduduk miskin di Polman akhirnya tidak terlayani PT Askes karena ternyata perusahaan itu tidak bersedia menggunakan data masyarakat miskin yang seharusnya dilayaninya berdasarkan data PDKBM yang dibuat Pemkab Polman, dan itu artinya PT Askes terkesan telah menelantarkan separuh masyarakat miskin di Polman.

“Data masyarakat miskin berdasarkan data PDKBM Pemkab Polman lebih banyak dari data milik PT Askes berdasar pada PJKMU, sehingga itu artinya PT ASKES telah menelantarkan banyak penduduk miskin di Polman karena data penduduk miskin menurut PDKBM lebih banyak dari data PJKMU,” katanya.

Ia mengatakan, akibat adanya penggunaan data penduduk miskin oleh PT Askes secara sepihak membuat pemerintah di Polman harus mengeluarkan anggaran yang cukup besar karena harus melayani masyarakat miskin yang sesungguhnya masih merupakan tanggungan klaim pelayanan PT Askes.

“Direktur RSUD Pemkab Polman Drg Nurwan Katta mengatakan, RSUD Polman mengalami kerugian yang cukup besar mencapai puluhan juta karena harus melayani secara gratis pasien yang sesungguhnya masih merupakan tanggungan PT Askes,” katanya.

Ia juga mengatakan, Pemkab Polman akan mempertimbangkan kembali kerjasama dengan PT Askes apabila perusahaan itu tidak mau menggunakan data PDKBM Pemkab Polman untuk melayani masyarakat miskin, karena jika tidak seperti itu maka Pemkab Polman akan mengalami kerugian.

“Masalah ini harus dibicarakan kembali antara Pemkab Polman dengan PT Askes kalau perusahaan tidak mau menggunakan data penduduk miskin berdasarkan data pemerintah di Polman maka kelanjutan kerjasama dengan PT ASKES sebaiknya ditinjau ulang,” katanya

Ia juga mengaku menyesalkan PT Askes yang hanya bersedia melayani dua orang anak keluarga miskin padahal anak masyarakat miskin lainnya juga perlu untuk dilayani pada setiap keluarga miskin.

“Harus ditinjau kembali terkait pembatasan tanggungan anak yang dilayani PT Askes yakni pelayanan yang hanya untuk anak kedua saja dari penduduk miskin, karena anak ketiga dan seterusnya selama ini tidak dilayani PT Askes, pembatasan seperti itu tidak seharusnya diberlakukan, karena semua anak orang miskin tetap harus dilayani perusahaan asuransi kesehatan itu,” katanya.

Kabag Humas Pemkab Polman, M Danial, menambahkan bahwa Bupati Ali Baal telah meminta secara resmi kepada semua SKPD Pemkab Polman agar menggunakan data untuk berbagai kegiatan terkait pelayanan kepada masyarakat miskin, seperti penyaluran tabung LPG tiga kilogram, kegiatan bidang pendidikan, pertanian, dan sebagainya, dengan menggunakan data PDKBM sebagai acuan.

“Bukan hanya PT Askes yang akan melayani kesehatan masyarakat tetapi semua program untuk masyarakat miskin harus menggunakan data PDKBM apapun bentuk kegiatan pelayanan untuk masyarakat miskin itu karena jika tidak menggunakan data itu maka akan banyak miskin yang akan tidak terlayani program pembangunan,” katanya. (ant)

KARAWANG (LK) – Kosmetik merupakan produk untuk menambah kecantikan, terutama bagi kaum hawa guna meningkatkan rasa percaya diri [pede]. Hanya, bila kita kurang hati-hati memilih kosmetik malah dapat menimbulkan alergi dan iritasi, serta timbulnya bintik-bintik hitam pada kulit.

Salah satu jenis kosmetik racikan

Salah satu contoh kasus apa yang dialami Ny Nurbaeti (35), warga Karawang yang mambeli paket kosmetik racikan di salah satu toko kosmetik, Jl. Tuparev, Karawang. Kosmetik yang dibelinya itu dipakai sesuai petunjuk, namun hasilnya tidak sesuai dengan yang diharapkan. Malahan, kulitnya merasa panas dan gatal-gatal; Kulit seperti melepuh dan tumbuh bintik-bintik.

Menurut Ny Nurbaeti, paket kosmetik yang dibelinya itu terdiri dari empat jenis kosmetik. Pertama, sabun daun suji untuk mencuci wajah. Kedua, pelembab kulit berjenis jelly warna bening. Ketiga, pelembab dan pemutih kulit untuk malam berjenis crem warna susu dan keempat pelembab kulit untuk pagi hari.

Kasi Pengawasan Makanan, Minuman, dan Zat Berbahaya Dinkes Pemkab Karawang, M Alwi SKM, mengatakan bahwa baru-baru ini Badan Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM) Jakarta kembali menemukan 70 kosmetik berbahaya yang beredar di pasaran. Boleh jadi, kosmetik jenis inilah yang dibeli dan dipakai Ny. Nurbaeti tersebut.

”Kabar-kabarnya, hasil uji laboratarium yang dilakukan BPOM, kosmetik tersebut mengandung bahan berbahaya seperti mercuri, hidrokinon, asam retinoat, zat warna merah K3, zat warna K10 [rhodamin], serta zat warna jingga K1. Mungkin saja salah satu jenis kosmetiknya sebagaimana yang dipakai Ny Nurbaeti itu,” kata Alwi kepada Lingkar Konsumen, di Karawang, Rabu (16/12).

Alwi menambahkan, pemakaian mercuri dalam kosentrasi kecil saja bisa menyebabkan berbagai gangguan pada tubuh manusia. Di antaranya, alergi dan iritasi, serta timbulnya bintik-bintik hitam pada kulit. Mercuri juga bisa menimbulkan kerusakan parmanen pada susunan syaraf, ginjal, kanker, dan gangguan perkembangan janin.

Sedangkan hidrokinon dan asam retinoat, dapat menyebabkan iritasi kulit. Zat warna K1, K3, dan K10 merupakan zat warna sintetis yang biasanya untuk pewarna kertas, tekstil atau tinta, dan pemakaian dalam kosentrasi tinggi menyebabkan kerusakan hati. (Ed/AGK)

Lembaga tersebut didirikan Raden Aria Wiriatmadja. Seiring perkembangannya, lembaga ini berganti nama beberapa kali milai dari Hulp-en Spaarbank der Inlandsche Bestuurs ambtenareen, De Poerwokerto Hulp Spaar-en Landbouw Credietbank (Volksbank), Centrale Kas voor Volkscredietwezen Algemene pada tahun 1912 dan Algemene Volkcredietbank (AVB) tahun 1934.

Kepala Cabang BRI Cikampek potong tumpeng Ultah 114

Pada masa kependudukan Jepang, AVB diubah menjadi Syomin Ginko. Setelah merdeka Pemerintah Indonesia mengubah namanya menjadi Bank Rakyat Indonesia, 22 Pebruari 1946.

Kini Bank BRI telah berkembang sebagai bank terbesar dan terkemuka di tanah air. Bank ini memiliki ratusan cabang dan ribuan unit dari kota-kota besar hingga ke pelosok desa bahkan menyediakan ATM sebanyak 1300 unit di seluruh Indonesia. Untuk BRI Cabang Cikampek saja misalnya, cabang ini telah memiliki 18 unit BRI di berbagai kecamatan dan desa serta tersedia 16 ATM untuk penarikan saldo tunai.

Menurut Kepala Cabang BRI Cikampek J. Kuntjoro Adisardjono SE-ak MM, menyongsong ultah BRI ke 114, pihaknya berupaya meningkatkan kepercayaan dan komitmen kepada wong cilik. Menurutnya lebih 80 persen kredit telah dikucurkan kepada jenis usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).

Melalui momentum Ultah BRI ini, Kuntjoro berharap agar BRI menjadi jembatan guna meningkatkan taraf hidup pengusaha sektor UMKM maupun masyarakat di wilayah kerjanya. ”Keberpihakan BRI terhadap usahanya wong cilik, selama ini telah menjadi komitmen kami. Inilah mungkin bedanya BRI dengan bank-bank lain,” kata Kuntjoro yang didampingi Asisten Manajer Bisnis Mikro Bank BRI Cabang Cikempek H Dadang A Hidayat dan Acount Officer (AO) Rio Meidiono

Produk unggulan Bank BRI dalam upaya meningkatkan taraf hidup pengusaha UMKM dan masyarakat antara lain BRI Britama, Britama Junio dan Simpedes. ”Khusus Britama Junio nasabahnya adalah anak-anak sekolah atau pelajar. Tujuannya untuk mengenalkan sejak dini tentang pentingnya Bank dalam kehidupan berekonomi saat ini dan mendatang,” tutur Kuntjoro, Rabu (16/12) di ruang kerjanya.

Lantas ia menambahkan bahwa pada momentum Ultah BRI 2009 ini pihaknya  tengah meluncurkan internet banking http//: www.ib.bri.co.id. Internet Banking ini

Kepala Cabang BRI Cikampek (tengah)

bertujuan untuk memberikan informasi saldo penarikan tunai, transfer antar rekening, pembelian pulsa isi ulang, pembayaran pendidikan, ansuran kendaraan, tagihan bulanan tivi berlangganan, bayar rekening listrik, telepon maupun pembelian tiket penerbangan.

Kuntjoro menjelaskan, khusus untuk tabungan Simpedes pihak BRI menyediakan hadiah yang diundi 2 kali dalam setahun untuk tingkat cabang. Hadiah utamanya sebuah mobil Grand Max. Sedangkan Simpedes adalah jenis Tabungan atau Simpanan Pedesaan yang dapat diikuti masyarakat menengah ke bawah. Untuk Tabungan jenis Britama, segmen pasarnya yang dibidik BRI adalah manyarakat menengah ke atas meskipun tidak tertutup kemungkinan diikuti semua kalangan.

”Program Simpedes adalah untuk Brande Name BRI dalam upaya meningkatkan taraf hidup dan usaha para pelaku UMKM,” tambah Kuntjoro. Kamudian ia tak lupa mengucapkan terima kasih kepada masyarakat atas kepercayaannya kepada BRI, khususnya masyarakat Karawang dan Cikampek karena BRI tumbuh dan berkembang bersama masyarakat. (Erwin S/Iwan S)

Ketua LPKSM Linkar berikan tanda terimakasih kpd Narasumber Firman T Endipraja

Semiloka terkait yang bertajuk ”Teknis Penanganan Sengketa antara Konsumen dan Pelaku Usaha” dibuka secara resmi oleh Kepala Dinas Perindagtamben Karawang, Drs Saridin Sinabang. Sebagai Narasumber antara lain Ketua Paguyuban LPKSM Jawa Barat Drs Furman T Endipraja SH Mhum dan Kabid Perlindungan Konsumen dan Metrologi Disperindagtamben Karawang Drs. Okih Hermawan.

Menurut Ketua LPKSM Linkar Eddy Djunaedy M, Semiloka ini bertujuan memberikan pengetahuan mengenai teknis dan tatacara penanganan sengketa konsumen dengan pelaku usaha. Selain itu juga bertujuan untuk mencerdaskan konsumen agar tidak menjadi obyek bagi pelaku usaha yang nakal.

”Selama ini konsumen jarang berani mengklaim pelaku usaha yang nakal karena menganggap posisinya lemah. Namun, dengan lahirnya UU Nomor 8 Tahun 1999, sesungguhnya secara hukum konsumen berhak atas hak-haknya termasuk melakukan gugatan ke pelaku usaha yang bersifat merugikan konsumen,” kata Eddy

Semiloka dengan tema ”Teknis Penanganan Sengketa antara Konsumen dan Pelaku Usaha”, menurut Eddy Djunaedy memiliki makna strategis baik kepada pelaku usaha, penurus LPKSM, konsumen, maupun pemerintah sebagai fasilitator. Kerena itu, ia berharap semikola yang dilaksanakan institusinya dapat membuka wawasan hukum, khususnya hal-hal terkait dengan perlindungan konsumen.(e/agk)